Oleh: Willy Widianto & ACO
Lembaga adat Megoupak, Lampung mendatangi komisi III DPR. Mereka melakukan pengaduan mengenai adanya pembantaian masyarakat sipil oleh aparat yang terjadi sejak tahun 2009 hingga saat ini.
Berdasarkan pemantauan Tribunnews.com rombongan yang dipimpin oleh purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi melakukan rapat dengan Komisi hukum DPR yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.
Mereka meminta agar keadilan hukum ditegakkan setegak-tegaknya terutama mereka aparat yang melakukan pembantaian.
"Mohon menjadi kepedulian wakil rakyat agar pemerintahan ini diakhiri dengan cara-cara mafia, agar keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya,"ujar Saurip Kadi di gedung DPR, Jakarta, Rabu(13/12/2011).
Sementara itu Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Magoupak, Bob Hasan menjelaskan mengenai kronologis adanya pembantaian dan kekerasan sadis di Lampung. Awalnya, kata Bob terjadi saat sebuah perusahaan bernama PT. Silva Inhutani milik warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng bermaksud melakukan perluasan lahan.
Berdasarkan pemantauan Tribunnews.com rombongan yang dipimpin oleh purnawirawan TNI Mayjen Saurip Kadi melakukan rapat dengan Komisi hukum DPR yang dipimpin oleh Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.
Mereka meminta agar keadilan hukum ditegakkan setegak-tegaknya terutama mereka aparat yang melakukan pembantaian.
"Mohon menjadi kepedulian wakil rakyat agar pemerintahan ini diakhiri dengan cara-cara mafia, agar keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya,"ujar Saurip Kadi di gedung DPR, Jakarta, Rabu(13/12/2011).
Sementara itu Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Magoupak, Bob Hasan menjelaskan mengenai kronologis adanya pembantaian dan kekerasan sadis di Lampung. Awalnya, kata Bob terjadi saat sebuah perusahaan bernama PT. Silva Inhutani milik warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng bermaksud melakukan perluasan lahan.
Hal itu dilakukan sejak tahun 2003, namun upaya PT. Silva Inhutani membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan karet selalu ditentang penduduk setempat.
"Penduduk yang tadinya menanam sengon, albasia dan lainnya menolak,"jelas Bob.
Akhirnya PT Silva Inhutani membentuk PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk. Pascaadanya PAM Swakarsa terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011.
Kurang lebih 30 orang sudah menjadi korban pembantaian sadis dengan cara ditembak, disembelih dan disayat-sayat. Sementara ratusan orang mengalami luka-luka dan diantara mereka ada yang mengalami trauma dan stres berat.
"Kejadian terjadi di Mesuji dan Sodong di Lampung paling ujung juga Tulang Bawang. Kalau penyembelihan itu terjadi awal Januari 2011,rincian korban 30 orang yang tewa sejak 2009-2011 dan ada beberapa orang stress karena melihat anggota keluarganya dibantai di hadapannya,"jelas Bob.
Saat agenda pertemuan, video pembantaian dipertontonkan, dalam video itu terlihat gambar adanya pembantaian sadis. Beberapa korban dari masyarakat ada yang disembelih kepalanya kemudian tubuhnya digantung di tiang.
Lalu, ada pula yang ditembak di kaki kemudian tembus ke otak kepalanya. Tontonan mengerikan itu sempat menjadi pusat perhatian. Anggota Komisi III DPR yang hadir terlihat takut dan enggan menontonnya.
"Sudah-sudah, ini mengerikan sekali ini,"ujar Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani.
Namanya Saurip Kadi (60). Mayjen Purnawirawan TNI asal Brebes ini bikin heboh sejak kemarin. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak menghadap Komisi III DPR melaporkan soal dugaan pembantaian terhadap 30 petani di Mesuji Lampung sejak pemerintahan SBY.
Laporannya disertai foto dan video pembantaian yang diduga dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit asal Malaysia PT Silva Inhutani.
Saurip, demikian dia disapa, ketika berbicara sangat tegas layaknya seorang tentara. Dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional semalam, Saurip berbicara lantang dan berani mendebat Menko Polhukam Djoko Suyanto yang berbicara di ujung telepon. "Pak Djoko ini dulu teman saya," kata Saurip dengan enteng.
Dari sejumlah penelusuran Tribunnews.com, nama Saurip cukup dikenal luas. Di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencuat namanya sempat berkibar.
Ini terkait dengan munculnya isu "Dokumen Bulak Rantai" pada 2000 di mana dalam dokumen itu disebutkan Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm) dan Saurip yang kala itu menjabat sebagai Aster KSAD bersama sejumlah perwira tinggi TNI lainnya dituduh mengadakan pertemuan ilegal dengan sejumlah perwira TNI lainnya.
Saat itu Saurip dicopot dari jabatannya sebagai Aster KSAD dan digantikan Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000. Itulah jabatan terakhir tetinggi Saurip di TNI AD.
Pada Pilpres 2009 lalu, nama Saurip muncul dan hendak mencalonkan Presiden berpasangan dengan Aktor Deddy Nizwar. Kendati gagal jadi capres namun Saurip tidak patah arang. Dia melaju melalui jalur independen dan menggugat Mahkamah Konstitusi soal UU Pilpres.
Setelah itu nama Saurip tidak langsung tenggelam. Dia muncul lagi dengan tulisan-tulisannya yang masih tetap membuat heboh. Diantaranya bukunya yang berjudul "Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI Menuju Peradaban Baru" serta buku berjudul "TNI AD Dahulu Sekarang dan Akan Datang". Serta berbagai buku lainnya seperti "Menembus Batas", Mengutamakan Rakyat" dan sebagainya. Banyak diantaranya mengupas soal peran TNI dalam kancah pembangunan bangsa.
Di era pemerintahan SBY-Boediono sekarang ini Saurip kadang muncul dengan kritikan-kritikan pun tetap mengalir. Dari sebuah media online pada 2 Juli 2011 lalu, Saurip dikritik Benteng Kedaulatan yakni Ormas Pendukung SBY yang menilai aneh Saurip melontarkan pendapat bahwa SBY mempermalukan militer dan mendukung agar SBY diturunkan.
Nah, kini Jenderal Saurip yang dikenal keras ini muncul lagi dengan membawa para korban para petani yang kabarnya dibantai di Lampung. Apa cerita selanjutnya yang akan diperlihatkan Saurip, kita tunggu saja!
Sumber: TRIBUNNEWS.COM
"Penduduk yang tadinya menanam sengon, albasia dan lainnya menolak,"jelas Bob.
Akhirnya PT Silva Inhutani membentuk PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk. Pascaadanya PAM Swakarsa terjadilah beberapa pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011.
Kurang lebih 30 orang sudah menjadi korban pembantaian sadis dengan cara ditembak, disembelih dan disayat-sayat. Sementara ratusan orang mengalami luka-luka dan diantara mereka ada yang mengalami trauma dan stres berat.
"Kejadian terjadi di Mesuji dan Sodong di Lampung paling ujung juga Tulang Bawang. Kalau penyembelihan itu terjadi awal Januari 2011,rincian korban 30 orang yang tewa sejak 2009-2011 dan ada beberapa orang stress karena melihat anggota keluarganya dibantai di hadapannya,"jelas Bob.
Saat agenda pertemuan, video pembantaian dipertontonkan, dalam video itu terlihat gambar adanya pembantaian sadis. Beberapa korban dari masyarakat ada yang disembelih kepalanya kemudian tubuhnya digantung di tiang.
Lalu, ada pula yang ditembak di kaki kemudian tembus ke otak kepalanya. Tontonan mengerikan itu sempat menjadi pusat perhatian. Anggota Komisi III DPR yang hadir terlihat takut dan enggan menontonnya.
"Sudah-sudah, ini mengerikan sekali ini,"ujar Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani.
Namanya Saurip Kadi (60). Mayjen Purnawirawan TNI asal Brebes ini bikin heboh sejak kemarin. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak menghadap Komisi III DPR melaporkan soal dugaan pembantaian terhadap 30 petani di Mesuji Lampung sejak pemerintahan SBY.
Laporannya disertai foto dan video pembantaian yang diduga dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit asal Malaysia PT Silva Inhutani.
Saurip, demikian dia disapa, ketika berbicara sangat tegas layaknya seorang tentara. Dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional semalam, Saurip berbicara lantang dan berani mendebat Menko Polhukam Djoko Suyanto yang berbicara di ujung telepon. "Pak Djoko ini dulu teman saya," kata Saurip dengan enteng.
Dari sejumlah penelusuran Tribunnews.com, nama Saurip cukup dikenal luas. Di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencuat namanya sempat berkibar.
Ini terkait dengan munculnya isu "Dokumen Bulak Rantai" pada 2000 di mana dalam dokumen itu disebutkan Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm) dan Saurip yang kala itu menjabat sebagai Aster KSAD bersama sejumlah perwira tinggi TNI lainnya dituduh mengadakan pertemuan ilegal dengan sejumlah perwira TNI lainnya.
Saat itu Saurip dicopot dari jabatannya sebagai Aster KSAD dan digantikan Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000. Itulah jabatan terakhir tetinggi Saurip di TNI AD.
Pada Pilpres 2009 lalu, nama Saurip muncul dan hendak mencalonkan Presiden berpasangan dengan Aktor Deddy Nizwar. Kendati gagal jadi capres namun Saurip tidak patah arang. Dia melaju melalui jalur independen dan menggugat Mahkamah Konstitusi soal UU Pilpres.
Setelah itu nama Saurip tidak langsung tenggelam. Dia muncul lagi dengan tulisan-tulisannya yang masih tetap membuat heboh. Diantaranya bukunya yang berjudul "Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI Menuju Peradaban Baru" serta buku berjudul "TNI AD Dahulu Sekarang dan Akan Datang". Serta berbagai buku lainnya seperti "Menembus Batas", Mengutamakan Rakyat" dan sebagainya. Banyak diantaranya mengupas soal peran TNI dalam kancah pembangunan bangsa.
Di era pemerintahan SBY-Boediono sekarang ini Saurip kadang muncul dengan kritikan-kritikan pun tetap mengalir. Dari sebuah media online pada 2 Juli 2011 lalu, Saurip dikritik Benteng Kedaulatan yakni Ormas Pendukung SBY yang menilai aneh Saurip melontarkan pendapat bahwa SBY mempermalukan militer dan mendukung agar SBY diturunkan.
Nah, kini Jenderal Saurip yang dikenal keras ini muncul lagi dengan membawa para korban para petani yang kabarnya dibantai di Lampung. Apa cerita selanjutnya yang akan diperlihatkan Saurip, kita tunggu saja!
Sumber: TRIBUNNEWS.COM
You have read this article Sejarah
with the title Purnawirawan TNI Laporkan Pembantaian Warga Lampung ke DPR. You can bookmark this page URL http://pesantren-budaya-nusantara.blogspot.com/2011/12/purnawirawan-tni-laporkan-pembantaian.html. Thanks!
No comment for "Purnawirawan TNI Laporkan Pembantaian Warga Lampung ke DPR"
Post a Comment